Jejak Kuasa dalam Ruang Berita: Mengurai Hubungan Politik dan Kebebasan Pers di Indonesia
Kebebasan pers adalah salah satu pilar fundamental demokrasi, berfungsi sebagai mata dan telinga publik, serta pengawas kekuasaan. Di Indonesia, hubungan antara politik dan kebebasan pers adalah sebuah lanskap yang dinamis, kompleks, dan penuh tantangan. Pasca-Reformasi, ruang gerak pers memang jauh lebih luas dibandingkan era Orde Baru yang represif. Namun, kebebasan itu tidak mutlak tanpa intervensi.
Politik memiliki peran besar dalam membentuk iklim kebebasan pers. Regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seringkali menjadi alat yang dapat membatasi ruang kritik pers, bahkan berpotensi mengkriminalisasi jurnalis. Tekanan politik, baik langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan media oleh konglomerat yang terafiliasi politik, juga menjadi isu krusial yang dapat memengaruhi independensi redaksi dan arah pemberitaan. Isu keselamatan jurnalis dan intimidasi juga masih menjadi bayang-bayang.
Di sisi lain, pers yang independen dan kritis adalah instrumen vital untuk menjaga akuntabilitas politik. Melalui investigasi, analisis, dan penyajian informasi yang berimbang, pers membongkar praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan. Keberanian pers dalam menyuarakan kebenaran menjadi penyeimbang kekuatan politik, mendorong transparansi, dan memungkinkan masyarakat membuat keputusan politik yang terinformasi.
Mengurai hubungan ini berarti memahami bahwa ia adalah tarik-ulur yang konstan. Politik berupaya mengontrol narasi dan citra, sementara pers berjuang untuk mempertahankan integritas dan fungsinya sebagai penjaga demokrasi. Kebebasan pers bukanlah anugerah, melainkan hak yang harus terus diperjuangkan dan dilindungi dari segala bentuk intervensi politik, demi terwujudnya masyarakat yang cerdas dan pemerintahan yang akuntabel.
