Mendidik atau Mengarahkan? Jejak Politik di Dunia Pendidikan
Dunia pendidikan idealnya adalah oase netral, tempat di mana pengetahuan dibagikan secara objektif dan pemikiran kritis diasah tanpa bias. Namun, benarkah demikian? Pertanyaan tentang netralitas pendidikan versus terpolitisasi adalah perdebatan abadi yang tak pernah usai.
Politik Sebagai DNA yang Tak Terpisahkan
Realitanya, pendidikan tidak pernah benar-benar imun dari politik. Politik meresap melalui berbagai saluran:
- Kebijakan Kurikulum: Apa yang diajarkan, nilai-nilai apa yang ditanamkan, dan sejarah mana yang ditekankan, semuanya adalah hasil keputusan politik. Setiap pemerintah punya agenda sendiri untuk membentuk generasi sesuai visi mereka.
- Alokasi Anggaran: Besar kecilnya dana untuk pendidikan, gaji guru, fasilitas, hingga riset, semua diputuskan oleh kebijakan politik. Prioritas anggaran mencerminkan prioritas negara.
- Struktur dan Kepemimpinan: Penunjukan menteri pendidikan, rektor, hingga kepala sekolah seringkali tak lepas dari pertimbangan politik, bukan semata-mata kapabilitas akademik.
- Pembentukan Identitas Nasional: Pendidikan seringkali menjadi instrumen vital dalam membentuk karakter bangsa, ideologi negara, atau bahkan menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Ini adalah fungsi politik yang sah.
Ketika Netralitas Terkikis: Bahaya Terpolitisasi Berlebihan
Garis tipis antara pengaruh politik yang wajar dan intervensi berlebihan seringkali terlampaui. Ketika pendidikan menjadi terlalu terpolitisasi, dampaknya bisa merusak:
- Indoktrinasi: Alih-alih melahirkan pemikir kritis, pendidikan justru menjadi alat untuk menanamkan dogma atau ideologi tertentu, membungkam perbedaan pandangan.
- Pembungkaman Kebebasan Akademik: Dosen atau guru merasa terancam jika menyampaikan pandangan yang berbeda dari penguasa, mengikis esensi otonomi intelektual.
- Objektivitas Tergadai: Materi pelajaran disesuaikan untuk mendukung narasi politik tertentu, mengabaikan fakta atau perspektif lain yang penting.
- Polarisasi: Pendidikan yang seharusnya mempersatukan justru bisa menjadi arena konflik ideologi, memecah belah civitas akademika.
Mencari Keseimbangan: Menjaga Integritas Pendidikan
Pertanyaannya bukan lagi apakah pendidikan bisa sepenuhnya netral, melainkan bagaimana menjaga integritasnya agar tidak menjadi alat politik semata. Keseimbangan dapat dicapai dengan:
- Otonomi Intelektual: Memastikan kebebasan akademik bagi pendidik dan peserta didik untuk berpikir, meneliti, dan berpendapat secara mandiri.
- Kurikulum yang Berimbang: Memasukkan beragam perspektif dan mendorong analisis kritis, bukan sekadar penerimaan pasif.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan dalam pendidikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan hanya segelintir elite politik.
- Profesionalisme: Menempatkan kapabilitas dan integritas profesional di atas afiliasi politik dalam setiap penunjukan jabatan.
Kesimpulan
Pendidikan tak bisa sepenuhnya imun dari jejak politik, karena ia adalah cerminan dari masyarakat dan negara. Namun, ada perbedaan besar antara politik yang mendorong kemajuan pendidikan demi kepentingan umum, dengan politik yang menginstrumentalisasi pendidikan demi agenda sempit penguasa. Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan bahwa jejak politik yang tertinggal di dunia pendidikan adalah jejak yang konstruktif, bukan destruktif, demi lahirnya generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas.
