Kebijakan Tersandera Politik: Rakyat Jadi Korban
Kebijakan publik seharusnya menjadi instrumen vital untuk memecahkan masalah masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa. Namun, kenyataan pahit seringkali menunjukkan bahwa kebijakan justru tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek. Alih-alih merumuskan solusi berbasis data dan kebutuhan riil, banyak keputusan kebijakan didasari oleh kalkulasi elektoral, pencitraan, atau janji populis semata.
Ketika kepentingan politik mendominasi, visi jangka panjang terabaikan. Para pembuat kebijakan cenderung memilih opsi yang memberikan keuntungan politik instan, meskipun itu berarti mengorbankan efektivitas, keberlanjutan, atau bahkan keadilan. Proses perumusan kebijakan menjadi kurang transparan, partisipasi publik minim, dan masukan ahli sering diabaikan jika tidak sejalan dengan agenda politik tertentu.
Dampaknya sangat jelas dan merugikan: anggaran negara terbuang sia-sia untuk program yang tidak tepat sasaran atau sekadar "proyek mercusuar" tanpa manfaat berkelanjutan. Masalah sosial dan ekonomi fundamental tidak terselesaikan, bahkan seringkali memburuk. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi pun terkikis. Rakyat, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, justru menanggung beban kegagalan ini dalam bentuk layanan publik yang buruk, ketidakpastian, dan stagnasi.
Untuk keluar dari lingkaran setan ini, dibutuhkan komitmen politik yang kuat untuk menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Kebijakan harus dirumuskan berbasis bukti, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan dijaga akuntabilitasnya. Hanya dengan begitu, kebijakan publik bisa benar-benar menjadi alat untuk kemajuan, bukan sekadar alat politik.
