Politik Agraria: Siapa Meraup Untung, Siapa Tergusur dari Bumi?
Politik agraria, jauh dari sekadar urusan tanah, adalah cerminan kompleksitas kekuasaan, ekonomi, dan keadilan sosial. Di balik setiap kebijakan tentang pengelolaan lahan, tersimpan narasi tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus berkorban, menciptakan jurang yang dalam antara kemakmuran segelintir pihak dan nestapa banyak lainnya.
Pihak yang Diuntungkan: Korporasi dan Modal Besar
Dalam banyak kasus, arsitektur politik agraria modern cenderung berpihak pada korporasi besar, baik domestik maupun multinasional. Dengan dukungan regulasi yang sering kali mempermudah perizinan dan investasi, mereka menguasai lahan luas untuk agribisnis skala besar (misalnya perkebunan kelapa sawit, akasia), pertambangan, atau proyek infrastruktur. Modal besar memungkinkan mereka mengakses teknologi, pasar, dan jaringan politik, meraup keuntungan finansial yang fantastis. Bagi mereka, tanah adalah komoditas strategis yang menjanjikan laba berlipat ganda, dan ekspansi adalah kunci dominasi pasar.
Pihak yang Dikorbankan: Petani, Masyarakat Adat, dan Lingkungan
Di sisi lain spektrum, adalah kelompok-kelompok yang paling rentan: petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat. Tanah, yang bagi mereka adalah sumber kehidupan, identitas, dan warisan leluhur, sering kali dirampas atau dicaplok atas nama pembangunan dan investasi. Mereka kehilangan akses terhadap lahan garapan, sumber air, dan hutan, yang berdampak langsung pada hilangnya mata pencarian, kedaulatan pangan, dan bahkan identitas budaya.
Penggusuran, kriminalisasi aktivis agraria, dan konflik horizontal sering menjadi buah pahit dari politik agraria yang timpang. Lingkungan pun turut menjadi korban; deforestasi masif, pencemaran air dan tanah akibat aktivitas pertambangan atau monokultur perkebunan, merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Dampak Sosial dan Ekologis yang Mendalam
Kesenjangan agraria ini menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi yang akut, memicu kemiskinan struktural di pedesaan, dan memperparah ketidakadilan. Konflik agraria menjadi bara yang tak pernah padam, mengancam stabilitas sosial dan politik. Pada akhirnya, politik agraria yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek akan mengikis fondasi keadilan sosial, merusak lingkungan, dan mengorbankan hak-hak dasar manusia demi kepentingan segelintir pihak.
Melihat realitas ini, pertanyaan fundamental yang harus terus kita ajukan adalah: untuk siapa sebenarnya tanah ini diperuntukkan? Dan keadilan macam apa yang ingin kita wujudkan di atas bumi yang sama-sama kita pijak?
